Apa saja Pemberontakan Di Indonesia Setelah Kemerdekaan

Berbicara soal sejarah kemerdekaan Indonesia mungkin sangatlah panjang ceritanya. bagaimana tidak, Indonesia di jajaha oleh belanda saja kurang lebihnya selama 350 tahun, belum lagi di tambah dengan 3,5 tahun di jajah oleh jepang. Namun setelah Indonesia merdeka Negara kita belumlah terasa aman karena masih banyak pemberontakan yang tersebr di berbagai wilayah di Indonesia. Neriku kami kan memberikan informasi tentang beberapa rangkuman peristiwa pemberontakan di Indonesia setelah merdeka.

Peristiwa Madiun, 18 september 1948

Peristiwa ini di pimpinan oleh Moeso yang baru kembali dari Moskow. Aliran kiri itu merebut Madiun dan memproklamasikan ‘’Sovyet Republik Indonesia’’ namun mereka dapat di tumpas oleh para TNI Indonesia yang berjuang merebut kembali Madiun ketangan Negara Indonesia.

Pemberontakan Kartosuwiryo, 19 desember 1948

Peristiwa ini terjadi di jawa barat, yang di lakukan oleh pasukan darul islam di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Namun mereka dapat dihancurkan oleh pasukan Divisi Siliwangi pada saat itu.

Peristiwa APRA di Bandung, 23 januari 1950

APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) di bawah pimpinan Westerling memberontak kepada RIS (Republik Indonesia Serikat). APRA dapat dihancurkan pada tanggal 24 januari 1950.

Peristiwa Andi Aziz Ujungpadang, 5 april 1950

Andi Aziz adalah mantan seorang KNIL yang memberontak kepada RIS pada saat itu. Namun pada tanggal 26 april 1950 Andi Aziz menyerah karna kekalahannya.

Peristiwa RMS di Maluku, 1 november 1950

RMS yang singkatan dari (Republik Maluku Selatan) di bawah pimpinan Soumokil memberontak kepada RIS. Namun pemberontakannya tersebut berakhir setelah dapat di tumpaskan oleh TNI yang di pimpin oleh Slamet Riyadi, namun sayangnya Slamet Riadi gugur dalam peristiwa tersebut.

Pemberontakan Ibnu Hajar di daerah Kalimantan Selatan

Ibnu Hajar yang menjdi sebagai pimpinan pemberontakan di Kalimantan Selatan tersebut akhirnya dapat ditangkap pada bulan desember 1949.

Pemberontakan DI/TII di daerah Jawa Tengah, (1949-1962)

Pemberontakan berisi tentang DI/TII (darul islam) / (tentara islam Indonesia) yang di bawah pimpinan kartosuwiryo akan membentuk Negara islam di Indonesia

Pemberontakan DI/TII di Sulawesi selatan, 1957

DI/TII di bawah pimpinan Kahar Muzakar memberontak kepada Republik Indonesia. Namun akahirnya Kahar menyerah pada tanggal 17 agustus 1957

Pemberontakan DI/TII de Brebes, Jawa Tengah

Pemberontakan ini di pimpin oleh Amin Fatah

Pemberontakan DI/TII di Aceh

Pemberontakan ini di pimpin oleh Daud Beureuh

Pemberontakan AMI di Kebumen, Jawa Tengah

AMI (angkatan muda islam) di kebumen Jawa Tengah mengadakan pemberontakan, yang di pimpin oleh Kiai Somalangu.

Pemberontakan Batalyon 264

Peristiwaq itu terjadi di kudus, jawa tengah. Dan pemberontakan itu dapat di gagalkan oleh pasukan TNI Indonesia.

Peristiwa MMC di Jawa Tengah

Di lereng merapi dan merbabu, jawa tengah, gerombolan yang menamakan Merapi Merbabu Complek (MMC) memberontak kepada Republik Indonesia.

Pemberontakan PRRI di Sulawesi,(1958-1961)

PRRI yang berasal dari singkatan (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) melakukan pemberontakan di Sulawesi.

Pemberontakan Permesta di Sulawesi,(1958-1961)

Permesta yang berasal dari singkaran (perjuangan rakyat semesta) melakukan pemberontakan di daerah Sulawesi.

Pemberontakn G30S/PKI, 30 september 1965

Terjadi peristiwa penghianatan G 30S/PKI yang di lakukan oleh kelompok dewan Revolusi Indonesia pimpinan Letkl Untung, komandan Batalyon I kawal kehormatan Resimen Cakrabirawa. PKI dan beserta ormas-ormasnya di bekukkan. Yang di sebut ormas PKI adala pemuda Rakyat (PR), Gerakan Wanita Indonesia (Garwani), Barisa Tani Indonesia (BTI), Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), perhimpunan mahasiswa Indonesia (Perhim), ikatan pemuda pelajar indonesia (IPPI), serta Himpunan Sejarah Indonesia (HIS). [SUMBER]

PRRI PEMBERONTAK TERHORMAT

PEMERINTAH pusat menetapkan PRRI sebagai pemberontak. Apa alasannya?

Sudah pasti demikian, dan saya pun sebagai pemerintah pusat akan mengatakan hal yang sama karena pendekatannya pendekatan formal. Ini sebuah negara sah Republik, tahu-tahu ada yang melawan di daerah. Wah. Ini pemberontakan. Ini tidak benar. Ya, karena itu dipandang dengan pendekatan formal. Ini negara legalistik berdasarkan UUD 1945. Itu alasan pertama.

Yang kedua, rezim itu sedang bulan madu otoriter. Apapun yang berbeda, mengusik, dan berbahaya harus dicarikan cap paten untuk memukulnya menjadi formal. Perbedaaan itu haram. Dan jelas dilarang. Artinya, Soekarno mulai ayun bambunya ke kiri, dan mulai berteman dengan PKI. Ini sudah sekian kali diperingatkan Hatta yang akhirnya mereka berseberangan. Hatta mengundurkan diri Desember 1956 karena tidak sejalan lagi dengan Soekarno. Meski begitu, secara personal mereka tetap dekat. Soekarno mengakatakan: “Tidak adalagi orang yang mau meluangkan waktunya untuk berbincang dengannya selain Hatta. Hanya Hatta yang melakukan dengan kenegarawanannya. Dua pendekatan yang bisa dipergunakan untuk menjawab itu.

Anda setuju dengan sebutan pemberontak itu?

Itu kan soal istilah. Kalau saya sendiri, PRRI itu tetap pemberontak. Pemberontak yang pemberani. Kalau berpikir formal, dia memang melakukan perlawanan kok. Tapi ingat, ini yang penting, tujuannya tidak untuk saparatisme. Dia tidak memberontak dalam pengertian ingin menjadikan negeri sendiri, seperti yang dicap jakarta. Tidak. Dia hanya ingin mengoreksi, mengoreksi apa yang menyimpang dari konstitusi. Banyak poinnya itu. Kalau kita paralelkan, tokoh lintas agama itu mirip sewaktu PRRI dengan menguraikan kesalahankesalahan pemerintah.

Dalam banyak hal, justru perjuangan PRRI menemukan bentuknya kembali di zaman sekarang. Muncul narasi-narasi kecil di daerah?

Ini karena mental kolonial masih melekat hingga kini dan tidak berubah-rubah. Kenapa begitu? Salah satunya, dan ini yang sedang saya tulis sekarang, pemegang negara ini narsisitik, selalu memuji diri. Coba Anda tanya ke pejabat dinas dan pejabat pemerintahan, pasti akan dikatakan, “Saya sudah berbuat begini, begitu, tapi ngerti g orang dengan apa yang diperbuat? Nol besar.” Ternyata polanya sama secara teoritis. Apabila negara atau pemimpin sudah mengabaikan rakyat, akan muncul narasi-narasi kecil. Muncul gerakan-gerakan yang mencoba menyelesaikannya masalahnya sendiri. Tidak bisa dihambat. Ini hukum sejarah. Apa yang terjadi dengan uni soviet, kan juga seperti itu. Ketika negara sudah diambil oleh tampuk kekuasaan otoriter dan mengabaikan tangung jawab atau melalaikan kepeduliannya terhadap rakyat. Dia sudah menyediakan bibitbibit protes atau ketidakadilan terhadap rakyat. Di saat itu, akan timbul semacam ketidakpuasaan dan berharap ada soluisi. Solusi tidak muncul, muncul narasi kecil. Narasi kecil ini saling bertalian nanti. Muncul di Padang, Jakarta, Medan, dan semuanya. Negeri ini menjadi terbakar. Kalau tidak ada jawaban yang tuntas, ini yang namanya gerakan rakyat.

Kepercayaan saya sekarang adalah terhadap masyarakat madani, yaitu masyarakat sipil. Mereka berkesempatan untuk mengubahnya. Ada contoh, ketika kasus Prita, gerakan rakyat tumbuh dengan mengumpulkan Koin.

Ada kesulitan membedakan PDRI dan PRRI?

Satu, perbedaannya, PDRI berhadapan dengan Belanda. Sementara PRRI berlawanan dengan Jakarta, rezim yang dinilai sama kolonialnya dengan rezim dulu. Kedua, PDRI memang sebuah gerakan nasional yang meluas di manamana, tidak hanya di Sumatera, tapi di Jawa, menjadi bagian dari PDRI. Ketika PRRI, gerakan yang dipelopori Sumbar, memang hanya bagian dari Sumatera didukung Permesta.

Tapi persamaannya banyak sekali, mulai dari medannya, rute yang ditempuh, juga pemimpinnya. Yang penting, spiritnya sama dalam arti melawan rezim kolonial. Kolonial itu memiliki pengertian sendiri. Pengertiannya, satu, mempertahankan ketergantungan (dependen). Orang dibikin tergantung terus. Antara yang dijajah dan terjajah. Dipimpin dengan yang dipimpin. Kedua, eksploitif.

Menguras. Walau sudah lama merdeka, kolonial itu masih utuh. Faktanya, UU kita sangat pro-elit, menindas yang di bawah.

Ketakutannya adalah pemberontakan terjadi di banyak daerah. Rakyat tidak percaya lagi kepada pemimpin. Apa yang terjadi?

Pemimpin tidak belajar pada masa lalu. Tidak ada proses pembelajaran dalam pemimpin kita. Pemimpin dalam pengertian rezim yang berkuasa itu, sudah kehilangan sejarah. Ibarat sumur tanpa dasar. Demi masa depan, tapi sebetulnya sudah kehilangan roh. Roh kita sebenarnya sederhana, kenapa kita merdeka untuk apa kita merdeka? Itu kan pertanyaan sederhana, tapi mana ada orang yang peduli sejarah? Menurut saya ini keliru besar.

Apa yang bisa kita pelajari dari PRRI ini?

Saya kira menyuarakan dan untuk mengingatkan. Paling tidak kita generasi sekarang, di saat tidak banyak harapan tumbuh dari penyelenggara negara, khususnya penegakan hukum, masyarakat madani atau potensi-potensi sosial harus bersuara mencari penyelesaian. Kemandirian masyarakat akan semakin kuat.􀂄

(Pewawancara Andika Destika Khagen)

Susunan Kabinet PRRI

1. Perdana Menteri/ merangkap Menteri Keuangan: Mr. Sjafruddin Prawiranegara

2. Wakil Perda Menteri: Moh. Natsir

3. Menteri Dalam Negeri: Kolonel M. Dahlan Djambek (Kemudian digantikan oleh Mr. Assaat Dt. Mudo)

4. Menteri Luar Negeri : Kolonel Maluddin Simbolon

5. Menteri Pertahanan/merangkap Menteri Kehakiman: Mr. Burhanuddin Harahap

6. Menteri Perdagangan/merangkap Menteri Perhubungan: Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo

7. Menteri PP dan K: Engku Moh. Sjafe’i

8. Menteri Kesehatan/merangkap Menteri Pembangunan: Kolonel J.F. Warrow

9. Menteri Agama: Mochtar Lintang

10. Menteri Pertanian: Saladin Sarumpaet

11. Menteri Sosial: Ayah Gani Usman

12. Menteri Perhubungan Pos, Telegraf dan Telepon: Kolonel M. Dahlan Djambek

13. Menteri Penerangan: Mayor Saleh Lahade

14. Kepala Staf Angkatan Perang PRRI: Kolonel A.E. Kawilarang (Atase Militer di Washington yang meniggalkan posnya bergabung dengan PRRI)

15. Kepala Staf Angkatang Darat: Letkol Ventje Sumual

Diambil dari e-Paper Harian Haluan, 13 February 2011 (SUMBER)

REKAM JEJAK CIA DI INDONESIA [4]

Tumbangnya Soekarno dan naiknya Jenderal Suharto disambut gembira Washingon. Presiden AS Richard M. Nixon sendiri menyebut hal itu sebagai “Terbukanya upeti besar dari Asia”.

Untuk membangun satu kelompok militer—terutama Angkatan Darat—di Indonesia yang ‘baru’ (baca: pro Amerika), AS menyelenggarakan pendidikan militer untuk para perwira Indonesia ini di Fort Leavenworth, Fort Bragg, dan sebagainya. Pada masa antara 1958-1965 jumlah perwira Indonesia yang mendapat pendidikan ini meningkat menjadi 4.000 orang. (Suroso; 2008; h. 373)

Selain militer, AS juga membangun satu kelompok elit birokrat di Universitas-Universitas AS seperti di Berkeley, MIT, Harvard, dan sebagainya, yang dikenal sebagai Mafia Berkeley. Kedua elemen ini binaan AS ini (kelompok perwira AD yang dipimpin Suharto dan kelompok birokrat yang tergabung dalam ‘Mafia Berkeley’ pimpinan Sumitro) kelak berkuasa di Indonesia setelah Soekarno ditumbangkan. Inilah cikal bakal Orde Baru (The New Order). Amerika Serikat sendiri juga dikenal sebagai pemimpin Orde Dunia Baru (The New World Order).

Sejak kegagalan mendukung PRRI/PERMESTA, National Security Council (NSC) lewat CIA terus memantau perkembangan situasi Indonesia secara intens. Sejumlah lembaga-lembaga sipil dan militer AS juga sangat aktif menggodok orang-orang Indonesia yang dipersiapkan duduk di kursi kekuasaan paska Soekarno.

Sebuah memorandum CIA yang dipersiapkan untuk State Department yang dikeluarkan di Washington, 18 September 1964 berjudul Prospek Untuk Aksi Rahasia berisi 18 point, dalam point ke-16 antara lain berbunyi:

…Seberapa jauh kita dapat melakukan usaha memecah PKI dan lebih penting lagi, untuk mengadu PKI melawan elemen non-komunis, khususnya dengan Angkatan Darat? Sampai sejauh mana, bila dimungkinkan, kita harus menyerang Soekarno? Apakah tidak dapat terpikirkan untuk menggerakkan tekanan internal seperti membangkitkan kerusuhan Cina tahun lalu, dan di bawah syarat-syarat tertentu mungkin akan memaksa Angkatan Darat untuk meraih kekuasaan besar guna memulihkan keamanan dan ketertiban? Kita tidak ingin nampak terlalu ambisius dalam hal ini. Tapi jika kita membangun program yang didalamnya terdapat bentuk [kurang dari 1 baris teks sumber tidak dideklasifikasikan] sebagai supplement di dalam perkembangan politik jangka panjang. Penting sekali mengetahui kemana kita akan berjalan dan mampu menuntut kemungkinan segala konsekuensinya dari segala usaha kita. Saat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini adalah sekarang, tidak ada nanti…” (Dokumen CIA: Melacak Penggulingan Soekarno dan Konspirasi G30S 1965; 2007).

Demikianlah. Sudah banyak literatur dan dokumen yang membongkar keterlibatan CIA di dalam peristiwa Oktober 1965, yang pada akhirnya menjatuhkan Soekarno dan menaikkan Jenderal Suharto. Atas nama pembersihan kaum komunis di negeri ini, CIA turut menyumbang daftar nama kematian (The Dead List) yang berisi 5.000 nama tokoh dan kader PKI di Indonesia kepada Jenderal Suharto. Orang yang dijadikan penghubung antara CIA dan Suharto dalam hal ini adalah Adam Malik (lihat tulisan Kathy Kadane, seorang lawyer dan jurnalis State News Service, berjudul “Para Mantan Agen Berkata: CIA Menyusun Daftar Kematian di Indonesia”; Herald Journal, 19 Mei 1990. Artikel yang sama dimuat di San Fransisco Examiner, 20 Mei 1990; di Washington Post, 21 Mei 1990; dan di Boston Globe, 23 Mei 1990). CIA memang memberi daftar kematian sejumlah 5.000 orang, namun fakta di lapangan jauh di atas angka itu. Kol. Sarwo Edhie, Komandan RPKAD saat itu yang memimpin operasi pembersihan ini, terutama di Jawa Tengah dan Timur, menyebut angka tiga juta orang yang berhasil dihabisi. Bukan tokoh PKI saja yang dibunuh, namun juga orang-orang kecil yang tidak tahu apa-apa yang menjadi korban politik kotor konspiratif antara CIA dengan para ‘local army friend’.

Tumbangnya Soekarno dan naiknya Jenderal Suharto disambut gembira Washingon. Presiden AS Richard M. Nixon sendiri menyebut hal itu sebagai “Terbukanya upeti besar dari Asia”. Indonesia memang laksana peti harta karun yang berisi segala kekayaan alam yang luar biasa. Jika oleh Soekarno kunci peti harta karun ini dijaga baik-baik bahkan dilindungi dengan segenap kekuatan yang ada, maka oleh Jenderal Suharto, kunci peti harta karun ini malah digadaikan dengan harga murah kepada Amerika Serikat.

“Salah satu hal yang paling prinsipil dari pergantian kepemimpinan di Indonesia, dari Soekarno ke Suharto adalah bergantinya karakter Indonesia dari sebuah bangsa yang berusaha menerapkan kemandirian berdasarkan kedaulatan dan kemerdekaan, menjadi sebuah bangsa yang bergantung pada kekuatan imperialisme dan kolonialisme Barat,” demikian Suar Suroso (Bung Karno, Korban Perang Dingin; 2008).

Prosesi digadaikannya seluruh kekayaan alam negeri ini kepada jaringan imperialisme dan kolonialisme Barat terjadi di Swiss, November 1967. Jenderal Suharto mengirim sat tim ekonomi dipimpin Sultan Hamengkubuwono IX dan Adam Malik. Tim ini kelak disebut sebagai Mafia Berkeley, menemui para CEO korporasi multinasional yang dipimpin Rockefeller. Dalam pertemuan inilah tanah Indonesia yang kaya raya dengan bahan tambang dikapling-kapling seenaknya oleh mereka dan dibagikan kepada korporasi-korporasi asing, Freeport antara lain mendapat gunung emas di Irian Barat, demikian pula yang lainnya. Bahkan landasan legal formal untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia pun dirancang di Swiss ini yang kemudian dikenal sebagai UU Penanaman Modal Asing tahun 1967 (John Pilger; The NewRulers of the World). Dan jangan lupa, semua COE korporasi asing tersebut dikuasai oleh jaringan Yahudi Internasional.

Dalam fase awal kekuasaannya, Jenderal Suharto didampingi oleh dua tokoh Orde Baru, sama-sama Amerikanis, yakni Adam Malik dan Sultan Hamengkubuwono IX. Mereka ini dikenal sebagai Triumvirat Orde Baru.

Dalam tulisan berikutnya akan disorot jejak CIA di dalam masa kekuasaan Jenderal Suharto, di mana bukan hanya CIA yang diajak masuk ke Indonesia namun juga nantinya MOSSAD, sebagaimana telah ditulis dengan jelas di dalam Memoirnya Jenderal Soemitro, mantan Pangkopkamtib. (Sumber)

REKAM JEJAK CIA DI INDONESIA [3]

Pesan rahasia CIA kepada para pimpinan PPRI agar sebelum mundur dari Riau mereka meledakkan instalasi kilang minyak Caltex dulu, agar dua batalyon US Marine yang sudah menunggu di perairan Dumai bisa mendarat dan menghantam pasukan Yani, dan setelah itu berencana merangsek ke Jakarta guna menumbangkan Soekarno, sama sekali tidak sempat dilakukan para pemberontak.

Awalnya pemerintah AS membantah keterlibatannya dalam pemberontakan PRRI/PERMESTA. Namun sungguh ironis, tidak sampai tiga pekan setelah Presiden Eisenhower menyatakan hal itu, pada 18 Mei 1958, sebuah pesawat pengebom B-29 milik AS ditembak jatuh oleh sistem penangkis serangan udara Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI), setelah pesawat itu membombardir sebuah pasar dan landasan udara Ambon. Sebuah kapal laut milik ALRI juga menjadi korban (Soebadio: Hubungan Indonesia Amerika Dasawarsa ke II Tahun 1955-1965; 2005; h. 73).

“Sejumlah rakyat sipil, yang sedang berada di gereja pada acara Kamis Putih, terbunuh dalam serangan di komunitas Kristen tersebut,” tulis David Wise & Thomas B. Ross dalam “The Invisible Government: Pemerintah Bayangan Amerika Serikat” (2007; h. 180). Pilot tempur pesawat tersebut, Allan Lawrence Pope berhasil ditangkap hidup-hidup.

Awalnya, AS lewat Dubes Howard P. Jones berkilah jika Pope merupakan warganegara AS yang terlibat sebagai tentara bayaran, namun pemerintah RI mendapatkan banyak bukti jika Pope merupakan agen CIA yang sengaja ditugaskan membantu pemberontakan guna menggulingkan Bung Karno.

“Pope bukanlah seorang tentara bayaran. Dia terbang atas perintah CIA, yang secara diam-diam mendukung para pemberontak yang mencoba menggulingkan Soekarno… Dalam konferensi pers di Jakarta, 27 Mei, yang digelar oleh Letkol Herman Pieters, Pemimpin Komando Militer Maluku dan Irian Barat di Ambon, menyatakan… 300 sampai 400 tentara AS, Filipin a, dan nasionalis Cina membantu pemberontakan itu.” (Wise & Rose; h.180)

Atas gertakan AS yang sampai mengerahkan kekuatan dua batayon US Marine dengan Armada ke-7nya ke perairan Riau, Bung Karno sama sekali tidak gentar dan balik mengancam AS agar jangan ikut campur terlalu jauh ke dalam masalah internal NKRI. “AS jangan sampai bermain api dengan Indonesia. Jangan biarkan kekurangpahaman Amerika menyebabkan meletusnya Perang Dunia Ketiga!”

Bung Karno segera mengirim satu pasukan besar di bawah pimpinan Ahmad Yani untuk melibas para pemberontak di Sumatera. Saat itu RRC telah menyiapkan skuadron udaranya serta ribuan tentara regulernya untuk bergerak ke Indonesia guna membantu Soekarno memadamkan pemberontakan yang didukung CIA tersebut, namun Bung Karno menolaknya. “Kekuatan angkatan perang kami masih mampu menghadapi para pemberontak itu,” ujarnya. Dan hal itu terbukti, hanya dalam hitungan jam setelah pasukan Ahmad Yani mendarat di Pekanbaru, Padang, serta Bukit Tinggi—pusat konsentrasi para pemberontak—maka kota-kota penting itu pun direbut tanpa perlawanan yang berarti.

Bahkan pesan rahasia CIA kepada para pimpinan pemberontak agar sebelum mundur dari Riau mereka meledakkan instalasi kilang minyak Caltex dulu, agar dua batalyon US Marine yang sudah menunggu di perairan Dumai bisa mendarat dan menghantam pasukan Yani, dan setelah itu berencana merangsek ke Jakarta guna menumbangkan Soekarno, sama sekali tidak sempat dilakukan para pemberontak. (Edisi Koleksi Angkasa: Dirty War; h.48). Juni 1958, pemberontakan ini berhasil ditumpas.

Sumitro Djojohadikusumo dan sejumlah tokoh yang terlibat pemberontakan melarikan diri ke Singapura dan dari ‘Basis Israel di Asia Tenggara’ itulah, kelompok ini terus menggerogoti kekuasaan Bung Karno dan berusaha agar Indonesia bisa tunduk pada kepentingan kolonialisme dan imperialisme baru (Nekolim) AS.

Walau awalnya AS membantah keterlibatannya, namun setelah tidak akif lagi di Indonesia, mantan Dubes AS Howard P. Jones mengakui jika dirinya tahu jika CIA ada di belakang pemberontakan itu. Hal ini ditegaskan Jones dalam memoarnya “Indonesia: The Possible Dream” (1990; h.145). Upaya CIA menumbangkan Bung Karno selalu menemui kegagalan. Dari membuat film porno “Bung Karno”, sampai dengan upaya pembunuhan dengan berbagai cara. Hal ini menjadikan CIA harus bekerja ekstra keras. Apalagi Bung Karno secara cerdik akhirnya membeli senjata dan peralatan militer ke negara-negara Blok Timur dalam jumlah besar, setelah AS menolak memberikan peralatan militernya. AS tentu tidak ingin Indonesia lebih jauh bersahabat dengan Blok Timur. Sebab itu, setelah gagal mendukung PRRI/PERMESTA, sikap AS jadi lebih lunak terhadap Indonesia.

19 Agustus 1958, AS akhirnya mengeluarkan pengumuman resmi jika pihaknya bersedia menjual senjatanya kepada Indonesia. “Dalam waktu enam bulan, kurang lebih 21 batalyon Indonesia telah diperlengkapi dengan senjata-senjata ringan Amerika,” (Jones; h. 154)

Namun walau di permukaan AS tampak kian melunak, sesungguhnya AS tengah melancarkan ‘operasi dua muka’ terhadap Indonesia. Di permukaan AS ingin terlihat memperbaharui hubungannya dengan Bung Karno, namun diam-diam CIA masih bergerak untuk menumbangkan Bung Karno dan menyiapkan satu pemerintah baru untuk Indonesia yang mau tunduk pada kepentingan Amerika. Ini termuat dalam dokumentasi laporan Hugh S. Cumming, Kepala Kementerian Pertahanan dan CIA, kepada National Security Council (NSC) pada 3 September 1958. (Suroso; Bung Karno Korban Perang Dingin; 2008; h. 331).

Senjata-senjata AS banyak yang dikirim kepada Angkatan Darat, dibanding angkatan lainnya dengan pertimbangan dari analisa agen-agen CIA bahwa elemen ini lebih bisa diajak bekerjasama dengan AS ketimbang elemen lainnya. Di sisi lain, CIA juga menggarap satu proyek membangun kelompok elit birokrat baru yang pro-AS yang kini dikenal sebagai ‘Berkeley Mafia’. Sumitro dan Soedjatmoko merupakan tokoh penting dalam kelompok ini. Bahkan di awal tahun 1960-an, tokoh-tokoh Mafia Berkeley ini bisa mengajar di Seskoad dan menjalin komunikasi intens dengan sekelompok perwira Angkatan Darat yang memusuhi Panglima Tertinggi/Presiden Soekarno, yang diantaranya adalah Suharto yang kelak berkuasa setelah Bung Karno ditumbangkan di tahun 1965. (untuk hal ini lebih lanjut silakan baca artikel David Ransom: “Mafia Berkeley dan Pembunuhan Massal di Indonesia, Kuda Troya Baru dari Universitas-Universitas di Amerika Serikat Masuk ke Indonesia”; Ramparts; 1971). (Sumber)

PRRI SUMATERA DAN PERMESTA SERTA INTERVENSI ASING DIDALAMNYA

"Amerika Serikat jangan sampai bermain api dengan Indonesia, jangan sampai ketidaktahuan Amerika Serikat menyebabkan meletusnya Perang Dunia III." 

"Ir Soekarno" 

Pernyataan diatas merupakan pernyataan ancaman dari Presiden Pertama Republik Indonesia "Ir Soekarno" terhadap usaha Amerika Serikat untuk mengintervensi masalah dalam negri Indonesia terkait dengan dukungan Amerika Serikat terhadap pemberontakan PRRI/PERMESTA. Seperti yang kita ketahui Gerakan PRRI/PERMESTA merupakan salah satu pemberontakan yang terjadi di Indonesia pada masa pemerintahan Ir Soekarno. Dalam sejarah umum kita mengetahui bahwa latar belakang pemberontakan tersebut adalah rasa tidak puas dari beberapa daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat sehingga pihak-pihak yang tidak puas tersebut membentuk gerakan untuk menentang pemerintah pusat dimana di wilayah Sumatra bernama Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan di Indonesia Timur bernama Perjuangan Rakyat Semesta (PERMESTA) yang kemudia digabungkan menjadi PRRI/PERMESTA. Pergerakan tersebut didukung oleh beberapa tokoh militer Indonesia seperti Letkol Achmad Husein, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Dachlan Djambek, dan Kolonel Simbolon dan juga Kolonel D. J Somba. 

Namun dibalik semua itu, keterlibatan asing dalam usaha pemberontakan jelas sudah terlihat. Amerika Serikat melalui CIA sudah menngintervensi pemberontakan semenjak Oktober 1957 melalui penyaluran dana kepada para pemberontak. Amerika Serikat menggunakan isu anti Komunis untuk mendanai pergerakan PRRI/PERMESTA. Dukungan Amerika Serikat terhadap pemberontakan PRRI/PERMESTA jelas merupakan salah satu agenda penting CIA untuk menyingkirkan para pemimpin negara-negara dunia ketiga yang memiliki sikap Ultranasionalis dan Patriotik serta menolak dikendalikan oleh pihak asing, dalam hal ini Ir Soekarno memenuhi kriteria tersebut dan pantas untuk digulingkan untuk digantikan oleh pemimpin yang pro dengan kebijakan Amerika Serikat. Bantuan-bantuan Amerika Serikat untuk pemberontak jelas terlihat dari penyelundupan senjata bagi para sepratis PRRI melalui perusahaan minyak Caltex yang berlokasi di wilayah Riau serta pengiriman logistik lewat pesawat udara. Amerika Serikat juga memberikan senjata-senjata berat termasuk pesawat-pesawat udara sehingga pemberontak PRRI dapat membentuk Angkatan Udara sendiri (AUREV/Angkatan Udara Revolusioner). Selain memberikan senjata, Amerika Serikat juga melatih para anggota pemberontak seperti Kolonel Simbolon dan para anggotanya di pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di daerah Okinawa, Saipan dan Guam. 

Pelatiha-pelatihan tersebut berlangsung hingga akhir 1957 sebagai upaya untuk mempersiapkan pemberontak secara militer. Selain mempersiapkan para pemberontak secara militer, Amerika Serikat juga menunjukkan dukungannya secara militer kepada para pemberontak melalui pembentukan "Task Force 75" oleh komandan Armada ke 7 Amerika Serikat yang terdiri atas satu cruiser, dua destroyer dan satu kapal induk (aircraft carrier) berisi 2 batalion marinir. Task Force 75 tersebut bergerak ke Singapura dengan tujuan untuk melakukan pendaratan di wilayah Riau tepatnya Minas dan Duri. Tindakan Amerika Serikat tersebut jelas merupakan intervensi militer dan dapat diartikan sebagai upaya invasi Amerika Serikat terhadap wilayah kedaulatan Indonesia, namun Amerika Serikat saat itu beralasan bahwa tujuannya adalah untuk melindungi warga Amerika Serikat dan kepentingannya di Caltex.

Pasukan Marinir Amerika Serikat itu rencananya akan didaratkan diwilayah Riau apabila ladang-ladang minyak tersebut dibom oleh pasukan Angkatan Udara Indonesia sebagai upaya untuk memadamkan pemberontakan. Kolonel George Benson, atase militer AS di Jakarta berkata, “The U.S was anxious to have pretext to send marines.” And two battalion of US Marine are, “fully equipped and ready for battle were prepared to be helicoptered within twelve hours notice to the Sumatran oil fields”. Ketika pemberontakan meletus, pihak Indonesia langsung mengirimkan pasukan dibawah pimpinan Ahmad Yani untuk memadamkan pemberontakan. Ketika pasukan TNI tiba dan berhasil mendesak pasukan pemberontak, Amerika Serikat berpesan kepada para pemberontak PRRI agar sebelum mundur ke Riau, pasukan pemberontak meledakkan kilang-kilang minyak Caltex di Riau agar peristiwa tersebut dapat dijadikan alasan bagi Amerika Serikat untuk mendaratkan pasukan yang sudah disiapkannya (pasukan AS sudah menunggu disekitar perairan Dumai) ke Riau. Pasukan Amerika Serikat tersebut kemudian akan ditugaskan untuk menghantam pasukan TNI pimpinan Ahmad Yani dan kemudian terus mendesak hingga menyerbu Jakarta dan langsung menumbangkan Presiden Soekarno dari tampuk kekuasaannya. Namun rencana tersebut tidak dapat direalisasikan sebab pergerakan TNI sangat cepat dan berhasil menguasai kilang-kilang minyak Caltex di Riau. Keberhasilan TNI itu mengurungkan niat Amerika Serikat untuk mendaratkan pasukannya dan Task Force 75 ditarik mundur ke Filipina. 

Pada akhirnya pemberontakan PRRI di Sumatra berhasil dipadamkan oleh pasukan TNI dan intervensi asing berhasil di cegah. Sementara itu di wilayah Indonesia Timur AUREV milik PERMESTA melakukan pengeboman terhadap Banjarmasin, Balikpapan, Palu, Selat Makasar, Kendari, Makasar, Ambon, Ternate dan Jailolo (di Halmahera) dan Morotai. Bantuan Amerika Serikat terhadap pemberontak membuat AUREV berjaya di udara. Pangkalan-pangkalan di Bangkok, Singapura, Saigon, Subic dan Clark dan Taiwan menjadi wilayah suplai utama dari Amerika Serikat kepada pasukan pemberontak PRRI/PERMESTA. Pimpinan PERMESTA Kolonel Vence Samual berencana untuk menyerang dan menduduki Jakarta setelah mendapatkan superioritas kekuatan di laut dan udara, namun pada bulan Mei AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia) melakukan serangan besar-besaran terhadap posisi pasukan pemberontak ke lapangan terbang Menado, Morotai dan Jailolo, yang dibarengi dengan serbuan darat dan pada tanggl 26 Juni Manado berhasil dikuasai oleh TNI yang mematahkan tulang punggung dari pemberontakan PERMESTA di Indonesia Timur. 

Intervensi asing di Indonesia selama pemberontakan PRRI/PERMESTA memang sangat terasa, bahkan bisa dikatakan pemberontakan PRRI/PERMESTA merupakan pemberontakan yang secara nyata didukung oleh kekuatan asing. Keterlibatan Amerika Serikat dalam pemberontakan semakin jelas ketika pada tanggal 18 Mei 1958 sebuah pesawat pengebom B 29 milik Amerika Serikat berhasil ditembak jatuh oleh kesatuan Anti Serangan Udara TNI setelah peswat tersebut membombardir sebuah pasar dan lapangan udara di Ambon. Pilot pesawat tersebut berhasil ditangkap hidup-hidup dan menjadi kunci bagi Indonesia untuk membuktikan keterlibatan Amerika Serikat dalam pemberontakan yang sedang terjadi. Allan Lawrence Pope merupakan agen CIA yang mengawaki pesawat B 29 yang ditugaskan dalam misi penggulingan Ir Soekarno. Awalnya Amerika Serikat menolak mengakui keterlibatannya, namun pada akhirnya Ir Soekarno berhasil menyekak Amerika Serikat dengan pembuktian melalui dokumen-dokumen yang dibawa Allan Pope yang jelas mengaitkan keterlibatan Amerika Serikat melalui CIA terhadap upaya pemberontakan di Indonesia. Hal tersebut benar-benar merupakan tamparan keras diwajah negara adikuasa tersebut bahkan Allan Pope dijadikan kartu as bagi Ir Soekarno untuk memeras dan mengancam Amerika Serikat yang pada akhirnya memaksa Amerika Serikat untuk memberikan bantuan senjata kepada Indonesia. Namun keterlibatan asing dalam pemberontakan PRRI/PERMESTA tidak hanya dilakukan oleh Amerika Serikat. Setidaknya peristiwa di Indonesia tersebut juga menarik perhatian dari negara-negara rival Amerika Serikat dari blok Komunis. Republik Rakyat Cina (RRC) saat itu telah mempersiapkan skuardon-skuardon udaranya serta ribuan tentara regulernya untuk dikirim ke Indonesia. 

Pihak RRC berencana untuk mengirim Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) untuk membantu Indonesia memadamkan pemberontakan PRRI/PERMESTA yang tentunya hal tersebut juga merupakan usaha dari RRC untuk mendekati Indonesia. Namun tawaran RRC untuk mengirim Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) tersebut ditolak oleh Ir Soekarno. “Kekuatan angkatan perang kami masih mampu menghadapi para pemberontak itu", tegasnya. Ir Soekarno jelas menunjukkan sikap seorang Ultranasionalis sejati, menolak adanya upaya intervensi asing terhadap permasalahan dalam negri Indonesia. Indonesia for Indonesians, masalah Indonesia harus diselesaikan oleh orang Indonesia sendiri kira-kira demikianlah pemikiran Ir Soekarno. Boleh jadi pernyataan Ir Soekarno tersebut memang bukan hanya upaya gengsi semata, tetapi memang karena beliau paham dan yakin akan kekuatan bangsanya sendiri dan hal itu telah dibuktikan dilapangan bahwa tanpa bantuan dari pihak asing sekalipun Pasukan Indonesia (TNI) mampu memadamkan pemberontakan dan memulihkan keamanan dan ketertiban diwilayah basis pemberontak. (Sumber)