Tumbangnya Soekarno dan naiknya Jenderal Suharto disambut gembira Washingon. Presiden AS Richard M. Nixon sendiri menyebut hal itu sebagai “Terbukanya upeti besar dari Asia”.
Untuk membangun satu kelompok militer—terutama Angkatan Darat—di Indonesia yang ‘baru’ (baca: pro Amerika), AS menyelenggarakan pendidikan militer untuk para perwira Indonesia ini di Fort Leavenworth, Fort Bragg, dan sebagainya. Pada masa antara 1958-1965 jumlah perwira Indonesia yang mendapat pendidikan ini meningkat menjadi 4.000 orang. (Suroso; 2008; h. 373)
Selain militer, AS juga membangun satu kelompok elit birokrat di Universitas-Universitas AS seperti di Berkeley, MIT, Harvard, dan sebagainya, yang dikenal sebagai Mafia Berkeley. Kedua elemen ini binaan AS ini (kelompok perwira AD yang dipimpin Suharto dan kelompok birokrat yang tergabung dalam ‘Mafia Berkeley’ pimpinan Sumitro) kelak berkuasa di Indonesia setelah Soekarno ditumbangkan. Inilah cikal bakal Orde Baru (The New Order). Amerika Serikat sendiri juga dikenal sebagai pemimpin Orde Dunia Baru (The New World Order).
Sejak kegagalan mendukung PRRI/PERMESTA, National Security Council (NSC) lewat CIA terus memantau perkembangan situasi Indonesia secara intens. Sejumlah lembaga-lembaga sipil dan militer AS juga sangat aktif menggodok orang-orang Indonesia yang dipersiapkan duduk di kursi kekuasaan paska Soekarno.
Sebuah memorandum CIA yang dipersiapkan untuk State Department yang dikeluarkan di Washington, 18 September 1964 berjudul Prospek Untuk Aksi Rahasia berisi 18 point, dalam point ke-16 antara lain berbunyi:
…Seberapa jauh kita dapat melakukan usaha memecah PKI dan lebih penting lagi, untuk mengadu PKI melawan elemen non-komunis, khususnya dengan Angkatan Darat? Sampai sejauh mana, bila dimungkinkan, kita harus menyerang Soekarno? Apakah tidak dapat terpikirkan untuk menggerakkan tekanan internal seperti membangkitkan kerusuhan Cina tahun lalu, dan di bawah syarat-syarat tertentu mungkin akan memaksa Angkatan Darat untuk meraih kekuasaan besar guna memulihkan keamanan dan ketertiban? Kita tidak ingin nampak terlalu ambisius dalam hal ini. Tapi jika kita membangun program yang didalamnya terdapat bentuk [kurang dari 1 baris teks sumber tidak dideklasifikasikan] sebagai supplement di dalam perkembangan politik jangka panjang. Penting sekali mengetahui kemana kita akan berjalan dan mampu menuntut kemungkinan segala konsekuensinya dari segala usaha kita. Saat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini adalah sekarang, tidak ada nanti…” (Dokumen CIA: Melacak Penggulingan Soekarno dan Konspirasi G30S 1965; 2007).
Demikianlah. Sudah banyak literatur dan dokumen yang membongkar keterlibatan CIA di dalam peristiwa Oktober 1965, yang pada akhirnya menjatuhkan Soekarno dan menaikkan Jenderal Suharto. Atas nama pembersihan kaum komunis di negeri ini, CIA turut menyumbang daftar nama kematian (The Dead List) yang berisi 5.000 nama tokoh dan kader PKI di Indonesia kepada Jenderal Suharto. Orang yang dijadikan penghubung antara CIA dan Suharto dalam hal ini adalah Adam Malik (lihat tulisan Kathy Kadane, seorang lawyer dan jurnalis State News Service, berjudul “Para Mantan Agen Berkata: CIA Menyusun Daftar Kematian di Indonesia”; Herald Journal, 19 Mei 1990. Artikel yang sama dimuat di San Fransisco Examiner, 20 Mei 1990; di Washington Post, 21 Mei 1990; dan di Boston Globe, 23 Mei 1990). CIA memang memberi daftar kematian sejumlah 5.000 orang, namun fakta di lapangan jauh di atas angka itu. Kol. Sarwo Edhie, Komandan RPKAD saat itu yang memimpin operasi pembersihan ini, terutama di Jawa Tengah dan Timur, menyebut angka tiga juta orang yang berhasil dihabisi. Bukan tokoh PKI saja yang dibunuh, namun juga orang-orang kecil yang tidak tahu apa-apa yang menjadi korban politik kotor konspiratif antara CIA dengan para ‘local army friend’.
Tumbangnya Soekarno dan naiknya Jenderal Suharto disambut gembira Washingon. Presiden AS Richard M. Nixon sendiri menyebut hal itu sebagai “Terbukanya upeti besar dari Asia”. Indonesia memang laksana peti harta karun yang berisi segala kekayaan alam yang luar biasa. Jika oleh Soekarno kunci peti harta karun ini dijaga baik-baik bahkan dilindungi dengan segenap kekuatan yang ada, maka oleh Jenderal Suharto, kunci peti harta karun ini malah digadaikan dengan harga murah kepada Amerika Serikat.
“Salah satu hal yang paling prinsipil dari pergantian kepemimpinan di Indonesia, dari Soekarno ke Suharto adalah bergantinya karakter Indonesia dari sebuah bangsa yang berusaha menerapkan kemandirian berdasarkan kedaulatan dan kemerdekaan, menjadi sebuah bangsa yang bergantung pada kekuatan imperialisme dan kolonialisme Barat,” demikian Suar Suroso (Bung Karno, Korban Perang Dingin; 2008).
Prosesi digadaikannya seluruh kekayaan alam negeri ini kepada jaringan imperialisme dan kolonialisme Barat terjadi di Swiss, November 1967. Jenderal Suharto mengirim sat tim ekonomi dipimpin Sultan Hamengkubuwono IX dan Adam Malik. Tim ini kelak disebut sebagai Mafia Berkeley, menemui para CEO korporasi multinasional yang dipimpin Rockefeller. Dalam pertemuan inilah tanah Indonesia yang kaya raya dengan bahan tambang dikapling-kapling seenaknya oleh mereka dan dibagikan kepada korporasi-korporasi asing, Freeport antara lain mendapat gunung emas di Irian Barat, demikian pula yang lainnya. Bahkan landasan legal formal untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia pun dirancang di Swiss ini yang kemudian dikenal sebagai UU Penanaman Modal Asing tahun 1967 (John Pilger; The NewRulers of the World). Dan jangan lupa, semua COE korporasi asing tersebut dikuasai oleh jaringan Yahudi Internasional.
Dalam fase awal kekuasaannya, Jenderal Suharto didampingi oleh dua tokoh Orde Baru, sama-sama Amerikanis, yakni Adam Malik dan Sultan Hamengkubuwono IX. Mereka ini dikenal sebagai Triumvirat Orde Baru.
Dalam tulisan berikutnya akan disorot jejak CIA di dalam masa kekuasaan Jenderal Suharto, di mana bukan hanya CIA yang diajak masuk ke Indonesia namun juga nantinya MOSSAD, sebagaimana telah ditulis dengan jelas di dalam Memoirnya Jenderal Soemitro, mantan Pangkopkamtib. (Sumber)
0 komentar:
Posting Komentar